Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)

Peran DPS Terhadap LKMS Apakah Sekedar Opini?

Panitia Festival Syariah menyelenggarakan Webinar Nasional dengan topik “Peran DPS Terhadap LKMS Apakah Sekedar Opini?” melalui zoom meeting serta disiarkan langsung dikanal youtube Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu. Pada Sabtu, (19/06).

Dalam webinar kali ini panitia menghadirkan tiga narasumber utama yaitu Dr. KH. Hasanudin, M.Ag dari Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI, K.M. Nasrullah Huda dari Ketua Dewan Pengawas Syariah ASKOWANU dan Zahrotun Nafisah Lc., M.H.I dari Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Tak hanya itu webinar tersebut dihadiri sekitar 140 peserta baik dari kalangan mahasiswa maupun umum.

Pada acara inti dipandu langsung oleh Muhammad Khoirul Maghfiroh selaku moderator. Pengantar singkat untuk webinar kali ini, bahwa masyarakat yang ada di Jepara ini sangat tinggi terhadap lembaga keuangan terutama lembaga keuangan mikro syariah. Namun disisi lain, kita lihat bahwa diakhir tahun ini banyak lembaga keuangan mungkin kurang pengawasan dari dewan pengawas syariah baik dari operasional, fatwa-fatwa maupun yang lainnya sehingga membuat rasa kepercayaan masyarakat berkurang terhadap lembaga keuangan mikro syariah.

Pada kesempatan pertama Hasanudin memberikan penjelasan bahwa DPS memegang peran penting disetiap lembaga keuangan syariah termasuk lembaga keuangan mikro syariah. lembaga keuangan syariah itu terbukti syariah atau tidak, bergantung pada peran DPS. Cukup banyak kritikan bahwa lembaga keuangan syariah praktiknya tidak jauh dari lembaga keuangan konvensional, hanya nama saja yang berbeda. Hal ini terjadi dikarenakan peran DPS kurang maksimal. Peran DPS yaitu mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS, LBS dan LPS lainnya agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Membuat opini syariah atas permintaan atau pertanyaan atau temuan di lembaga yang diawasinya sesuai fatwa DSN-MUI dan yang terkahir melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas DPS terhadap LKMS sangat penting karena ia wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. selain itu, DPS wajib memiliki pengetahuan mendalam dan memadai di bidang fiqh muamalah maliyyah, pemahaman memadai terkait kegiatan usaha LKMS dan pengetahuan terkait hukum perjanjian (hukum kontrak).

Dilanjut dengan Nasrullah Huda memaparkan LKMS masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Faktor penyebab pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah masih rendah sehingga orang awam yang ingin mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan tidaklah prinsip syariah maupun tidak melainkan yang terpenting dana yang diajukan dapat dicairkan. Sehingga peran DPS sangat dibutuhkan yaitu dengan memberikan wawasan terhadap LKMS agar masyarakat mampu memahami LKMS.

Selain itu, Zahrotun Nafisah juga memberikan penejalasan tentang kunci utama menjadi DPS yaitu memahami dengan benar tentang fiqh muamalah maliyyah. Adapun syarat menjadi DPS yaitu mempunyai integritas tinggi dan memiliki kompetensi dibidang perbankan. Hubungan antara DPS dengan DSN-MUI yaitu DPS merupakan wakil dan dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa yang telah ditetapkan di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Pada saat sesi Tanya jawab partisipan sangat antusias menyoal tentang peran DPS. Salah satunya yaitu Pertanyaan dari partisipan bernama Ade “apabila ditemukan lkms yang tidak sesuai dengan fatwa yang telah ditentukan, apakah yang akan dilakukan oleh DPS” tanyanya. “Pertama memberikan teguran agar dapat memperbaiki sesuai dengan prinsip syariah. jika tidak dapat diperbaiki maka pendapatan-pendpatan yang didapatkan dari akad yang salah atau kekeliruan tidak dapat diakui sebagai pendapatan lembaga.” Ujar Hasanudin


Admin FSH

Komentar